Please ensure Javascript is enabled for purposes of Kementerian Pertanian RI
1
Chatbot
Terimakasih telah mengunjungi website resmi BPMSP Bekasi. apa yang anda perlukan 1. Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan 2. Penyelenggara Uji Profisiensi 3. Penyedia Bahan Acuan 4. Bimbingan Teknis Laboratorium 5. Magang / Pelatihan 6. Kerjasama MOU 7. Lainnya (balas dengan angka sesuai keperluan)
Logo

Kementan Perkuat Tata Kelola Produksi Bibit Unggas untuk Jaga Stabilitas Perunggasan Nasional

11/08/2026 17:01:00 Admin Satker 11
Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat tata kelola industri perunggasan nasional melalui pengembangan Satu Data Pembibitan Unggas sebagai landasan penyusunan kebijakan yang akurat, transparan, dan terukur. Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan pasokan ayam dan telur, meningkatkan stabilitas harga, serta memberikan kepastian usaha bagi peternak rakyat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) periode 2026–2030 dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kantor Kementerian Pertanian, Kamis (30/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha pembibitan unggas dalam membangun tata kelola produksi yang berbasis data, transparan, dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menegaskan bahwa penguatan sistem data produksi bibit unggas menjadi salah satu prioritas dalam mendukung penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
"Kita harus bergandengan tangan menyajikan data produksi bibit melalui sistem yang terintegrasi," ujar Agung.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah mengantisipasi potensi kelebihan maupun kekurangan pasokan sejak dini. Dengan demikian, keseimbangan produksi, stabilitas harga, dan keberlanjutan usaha peternak dapat terjaga. Selain itu, sistem data yang terintegrasi juga akan meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan sekaligus memperkuat kepercayaan seluruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola industri perunggasan nasional. Karena itu, GPPU diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah, pelaku usaha, dan peternak rakyat.
Agung juga mengingatkan bahwa seluruh pelaku usaha memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan industri. Menurutnya, kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan masing-masing perusahaan agar perencanaan produksi bibit dapat dilakukan secara lebih akurat dan tidak menimbulkan gejolak di tingkat peternak.
...
Youtube TikTok Facebook Instagram X
Whatsapp